oleh

Bagian Buruk Demokrasi

*Soal Perppu Calon Kepala Daerah Korupsi
PENGAMAT Politik Rocky Gerung menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai calon kepala daerah yang gencar dimintakan pada KPU merupakan bagian buruk dari demokrasi bangsa ini.

—————

loading...

“JADI perppu menghambat hak politik yang paling dasar, ya buruk aja,” ujar dia kepada wartawan di Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menurutnya, sistem demokrasi, jika sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, tidak hanya Perppu, hukum pun tak diperlukan lagi. Karena semua masyarakat dianggap sudah sadar dan bertanggung jawab dengan menjalankan etika politik yang dianut dalam sebuah negara.

“Jadi kalau ada Perppu, pemerintah gagal menjalankan nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.

Bahkan, Rocky menuding, jika pemerintah mengeluarkan Perppu tidak menutup kemungkinan akan ‘memuluskan’ satu atau dua orang dari cakada yang dianggap loyal terhadap rezim yang berkuasa, kebetulan tersandung korupsi. Meskipun, sebuah Perppu sebenarnya sifatnya berlaku umum.

“Justru itu kita dibikin ini (Perppu) untuk memuluskan satu dua orang saja. Jadi formatnya Perppu itu berlaku umum padahal itu untuk menyelamatkan satu dua orang saja yang terkena korupsi, kan gitu,” pungkas dia.(jaa)

Komentar

BERITA LAINNYA