oleh

Ansyori: Tugas & Wewenang DPRD Meminta LKPJ Bupati

TOBOALI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Ansyori Norman menegaskan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati atas penggunaan anggaran tahun 2018. Hal itu berdasarkan Pasal 154 Ayat 1 huruf H Undang-Undang (UU) 23 tahun 2014.

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”, kata Ansyori Norman saat membuka rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Basel, Selasa (19/3/2019) siang di gedung mahligai Junjung Besaoh.

loading...

Politisi Golkar itu menjelaskan, bahwa secara normatif LKPJ memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

“Kami sampaikan, bahwa rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran 2018, disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan”, tegas Ansyori.

Sebelumnya rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa (19/3/2019) siang di gedung mahligai Junjung Besaoh ‘DPRD’ Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Basel atas penggunaan angaran tahun 2018, molor 1,5 jam dari waktu yang dijadwalkan pukul 11.00 Wib.

Komentar

BERITA LAINNYA