oleh

Adu ‘Jurus’ Alumni YLBHI-LBH di Sengketa Pilpres

ALMUNI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta “mewarnai” sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menariknya, mereka menjadi kuasa hukum dua pihak yang bersengketa, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dari kubu Prabowo-Sandi, tiga di antara delapan advokat yang menjadi kuasa hukum tercatat pernah menjadi relawan sampai pengurus YLBHI-LBH. Ketiganya adalah Bambang Widjojanto, Teuku Nasrullah, dan Iskandar Sonhadji. Sedangkan dari kubu Jokowi-Ma’ruf, ada empat di antara 13 pengacara, yakni Trimedya Panjaitan, Arsul Sani, Teguh Samudera, dan Luhut Pangaribuan.

Loading...

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur menyebutkan, lembaganya memang mengenal istilah persaudaraan. Namun, itu hanya berlaku bagi mereka yang masih menjadi pengurus atau terikat secara struktural di YLBHI-LBH. “Setelah selesai di LBH, kami tidak lagi bertanggung jawab atau tidak ada lagi forum-forum yang secara langsung terikat,” ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Babelpos.co)(26/5).

Isnur menjelaskan bahwa YLBHI-LBH selalu menanamkan ideologi bantuan hukum struktural. Ideologi itu meliputi hak asasi manusia (HAM), negara hukum, demokrasi, dan konstitusi. Nah, alumni yang masih berpegang pada ideologi tersebut biasanya kerap diundang atau mengisi acara di kegiatan YLBHI-LBH. “Tapi, kalau enggak satu ideologi ya enggak kami undang,” ujarnya.

Komentar

BERITA LAINNYA