oleh

Ada ‘Udang’ di Balik Rencana Revisi UU KPK

DPR RI menyetujui revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan itu menuai berbagai reaksi negatif. Ada kesan revisi tersebut dipaksakan. Sebab, dilakukan menjelang akhir masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019. Sementara KPK mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan.

—————–

Loading...

PRESIDEN Joko Widodo berharap, wakil rakyat memiliki tujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut. “Saya harapkan DPR mempunyai semangat yang sama. Yakni untuk memperkuat lembaga KPK,” tegas Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9). Kepala Negara mengaku belum melihat pasal yang akan direvisi di UU KPK.

Jokowi tidak mau berkomentar banyak sebelum melihat materi yang akan direvisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan KPK dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus diisi oleh orang-orang terbaik. “Selama ini kinerja KPK sudah baik. Ke depan harus lebih baik lagi,” paparnya.

Sementara itu, Rapat pleno Komisi III DPR RI memutuskan uji kelayakan capim KPK akan digelar awal pekan depan. Ada sejumlah tahapan sebelum fit and proper test digelar. Salah satunya Komisi III mengundang Pansel KPK untuk memberi penjelasan terkait proses seleksi hingga mengerucut 10 nama.

Anggota Komisi III Arsul Sani menyatakan fit and proper test dimulai pada Senin, 9 September 2019. Pada hari itu, Komisi III mengundang para capim. Komisi III akan mengundi mengenai topik makalah yang akan dibuat oleh para capim. “Capim yang 10 orang itu diundang untuk membuat makalah. Ada topik-topik yang nanti diundi. Topiknya terkait pemahaman atas tindak pidana korupsi, hukum acaranya, maupun konsep-konsep pencegahan ke depan,” kata Arsul di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Komentar

BERITA LAINNYA