BERITA PILIHAN

Didit: Kalau Dibiarkan, Jangan Sampai Bapak Gubernur Diberhentikan MA

*Interpelasi Gubernur jadi Perhatian Peserta Lemhanas
Babelpos.co  PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kedatangan peserta Lemhanas PPRA LVII dalam rangka Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Selasa (17/7). Kunjungan peserta Lemhanas yang dipimpin Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widojyo diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua DPRD, Toni Purnama dan anggota DPRD lainnya. Pertemuan dan audiensi dilakukan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Hak interpelasi DPRD Provinsi Babel terhadap Gubernur Babel menjadi topik yang paling mencuri perhatian peserta Lemhanas saat audiensi. Pertanyaan-pertanyaan terkait hak interpelasi tersebut pun dijawab langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.

Ia menjelaskan interpelasi terhadap gubernur dilatarbelakangi oleh 12 item kebijakan gubernur yang melanggar konstitusi. Salah satunya terkait kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan dengan pihak Taiwan, tanpa melibatkan DPRD Babel.

“Tolong bapak baca di undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 jelas bahwa dprd harus memberi persetujuan baik dpr RI, dprd provinsi, dprd kabupaten/kota terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Jangankan perjanjian tingkat internasional, perjanjian tingkat lokal saja harus dengan persetujuan dprd dan diverbalkan juga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, bahwa pemberi pendapat, pertimbangan kepada pemerintah daerah. Ini jangankan mau memberi pertimbangan, diajak bicara aja dprd nggak,” ungkapnya.

“Artinya DPRD dilangkahi dalam proses MoU ini, kami tidak bicara soal tapi kami bicara pemahaman aturannya. Jika ini kami biarkan artinya kami membiarkan bapak Gubernur diberhentikan secara tidak hormat oleh Mahkamah Agung. Karena ini telah melanggar institusi, sudah melanggar konstitusi,” sahut Didit lagi.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, regulasi lainnya terkait perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus dengan persetujuan DPRD juga tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2016, tentang tata cara penyusunan tata tertib DPRD yang ada di seluruh Indonesia.

Laman: 1 2 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top