Opini

Uforia Demokrasi dan Kecerdasan Rakyat, Potrer Pilkada Serentak 2018

Oleh: Sabpri Aryanto – Korwil Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Bangka Belitung/Wakil Ketua PWPM Babel

JOSEPH Schumpeter, seorang ahli politik dalam buku Capitalism, Socialism, and Democracy menyatakan bahwa demokrasi merupakan mekanisme untuk mengisi jabatan politik melalui kompetisi untuk merebut dukungan rakyat.

—————-

Uforia pilkada Serentak
Tahun 2018 memang menjadi tolok ukur kesuksesan negara dalam melakukan pesta demokrasi menuju pemilihan puncak pemimpin negara ditahun 2019 mendatang. Melalui proses pilkada Serentak yang merupakan momen penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena dalam pilkada serentak 2018 ini semoga dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif, memperkuat drajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya, dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme menuju pemilahan umum (pemilu) presiden 2019 nanti, karena rakyat Indonesia menunggu siapakah yang layak untuk memimpin repblik Indonesia (RI-1) kedepannya, apakah tetap bapak Jokowi dodo atau wajah baru yang nantinya akan bertarung dalam kontesta terbesar dan penentu arah Indonesia kedepannya.

Dimasa pemilu kita akan berpesta pendapat dan unjuk kekuatan. Tapi pesta itu seringkali membuat sebagian dari kita ngeri dan getir, karena ahli-ahli kita membahas dan menganalisa tentang program pembangunan yang dijanjikan para kandidat, dan lebih suka membahas hal-hal personal dari para kandidat itu: keagamaannya, kesalehannya, jenis kelaminnya, ras dan sukunya. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pilkada serentak pada bulan Juni mendatang akan menjawab semuanya untuk menciptakan pilkada yang demokratis, sekurang-kurangnya untuk meminimalisai tendensi-tendensi politik yang primordial. Menjadi penguasa itu ternyata merupakan naluri manusia, apa pun bentuknya. Setiap orang ingin memiliki kekuasaan dan diakui di lingkungannya. Baik itu yang terkecil dalam rumahtangga, organisasi maupun pemerintahan. Aksiomanya adalah menjadi penguasa dalam lingkungan warga. Buktinya, jika ada pemilihan RT warga lebih banyak ngumpet. Soalnya, RT itu banyak masalah tapi tak ada rupiah.

Laman: 1 2 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top