BERITA PILIHAN

Tanpa Surat Tugas, Peras Wajib Pajak, Ramli di Ujung Tanduk

Dengan tindakannya ini, nasib kepegawaian Ramli Aruan kritis. Seperti dikemukakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Ismiransyah M Zain –yang kalangan wartawan akrab disapa Rendi– yang menyatakan, perilaku yang demikian itu bagi institusinya adalah kesalahan patal.

”Dia (RA) tidak bisa dikenakan sanksi ringan, tetapi pecat sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rendi seraya menambahkan ada 2 hal yang tidak bisa ditolerir di internal mereka. Pertama, ‘minta’ uang kepada wajib pajak dan terlibat narkoba.

Bagaimana dengan proses hukum?
Kabid Humas Polda Babel, AKBP Abdul Munim menyatakan, tersangka dikenakan pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Adapun bunyinya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 milyar,” tambahnya.

Adapun beberapa barang bukti yang berhasil disita selain uang Rp 50 juta yakni 1 unit mobil Toyota Rush hitam BN 2219 FB, tipe 1,5S (F700RE-GMMFJ) nomor mesin DDR 5423 atas nama Haryati. KTP, SIM dan ATM BCA nomor 6019001716603071 atas nama Ramli Aruan.

Memalukan Institusi
Orang yang merasa mendapat tamparan keras atas kelakuan anak buahnya ini adalah Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Hariadi. Ia membenarkan soal anak buahnya itu saat menemui korban di TKP tanpa ada surat tugas apapun. Sehingga dia berkesimpulan kalau Ramli Aruan telah menyalahi SOP. “Betul (tanpa surat tugas). Kalau dia betul-betul sedang bertugas dan dia menemui wajib pajak harus disertai surat tugas, tapi ini tidak,” ungkapnya kepada harian ini usai jumpa pers.

Laman: 1 2 3

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top