Opini

Implementasi Ekonomi Pancasila Melalui Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES

Oleh : H.M. Sitepu  – (Dosen STIE – IBEK, Candida Doktor Imu Pemerintahan Satyagama)

Pengantar
BERBICARA Ekonomi Pancasila merupakan sejarah panjang. Dari aal berdirinya negara ini sudah dikenalkan oleh Bung Hatta, kemudian bebarapa guru besar mengelaborsinya, seperti Prof. Mubyaro, Prof. Emil Salim, belum lagi beberapa pakar ekonomi yang pernah duduk di pemerintahan sperti Bapak Subiakto Tjakrawerdaja dkk bahkan menulisSistem Ekonomi Pancasila, hingga belakangan Prof B.J. Habibie kembali mencoba mengintrodusir bagaimana memahami Ekonomi Pancasila itu. Bahkan dari uraian Prof Habibie, beberapa negara yang sudah sukses perekonomiannya sepert Jepang, dalam implementasinya sudah menganut sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri meskipun penamaannya berbeda.

Melihat sejarah panjang tersebut dan siapa-siapa yang membahasnya sangat punya kapasitas atau kompetensi yang baik, saya tidak meragukan lagi tentang teori-teori atau prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila itu sendiri, oleh kerana itu saya lebih tertarik memberikan opini tentang bagaimana implementasinya, sehingga saya beri judul tulisan ini “Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Melalui Sinergi BUMN, BUMD, BUMDES

Pengertian dan Ciri-Ciri Ekonomi Pancasila.
SEBELUM bicara implementasi, tentu kita harus memahami sekilas pengertian dan ciri-ciri yang akan diimplementasikan. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada ideologi lima sila dalam Pancasilayang pada intinya berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu, yaitu ciri dari Ekonomi Pancasila itu sendiri.

Ciri dari Ekonomi Pancasila dapat kita telusuri dari i yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN, Bab 3, B No. 14 seperti berikut ini:
Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama.
2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Laman: 1 2 3 4 5 6

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top