Belitung Timur

Hilangkan Hak Pilih, Ancamannya Pidana

 

Babelpos.co  MANGGAR – Jajaran pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) diminta memperhatikan setiap proses coklit agar sesuai PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih. Salah satu yang harus dijaga adalah hak pilih setiap warga negara pada pemilu 2019 mendatang.

“Jelas bahwa prinsipnya menghilangkan hak pilih seseorang warga negara yang tentunya warna negara Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, ya tentu pidana,” ujar Ketua Panwaskab Beltim, Wahyu Epan Yudhistira seusai apel seluruh jajaran pengawas di kantor Panwaskab Beltim, Selasa (17/4) kemarin.

Apel kesiapan pengawas menandai telah dimulainya proses coklit terhadap mata pilih berdasarkan DP4 di seluruh wilayah Kabupaten Beltim. Hadir mengikuti apel kesiapan pengawas, Komisioner Panwaskab Beltim, Panwaslu se Kabupaten Beltim dan sejumlah Panwas Desa.

“Hak pilih adalah hak konstitusional tentunya dilindungi Undang-Undang dan dijaga konstitusi, tentu konsekuensi ya konsekuensi konstitusional juga,” ucap Epan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Proses coklit yang akan dilakukan petugas pantarlih merupakan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sebagaimana nomeklatur. Tepatnya ada basis data yang beranjak dari DPT pelaksanaan pemilu sebelumnya dan disegarkan kembali atau dimutakhirkan.

“Dimutakhirkan lagi, di update sesuai kondisi terakhir menuju 2019. Apel bersama pagi ini juga merupakan bentuk simbolisasi bahwa jajaran Panwaslu Beltim siap melakukan pengawasan coklit yang dilakukan KPU dan jajarannya,” ucap Epan.

Ia juga mengingatkan jajaran pengawas agar bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pengawasan coklit dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan prosedur sekaligus melakukan audit terhadap pelaksanaan pemutakhiran dengan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir.

“Teknis pelaksanaan coklit data pemilih sepenuhnya kewenangan dari jajaran KPU. Sedangkan kita jajaran panwas berada di ranah pengawasannya saja. Artinya kita tidak ikut melaksanakan coklit itu sendiri,” tandasnya. (msi)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top