Bangka

Diduga Jual Lahan Desa Secara Ilegal, Oknum Kades Diproses Polda

Babelpos.co  PANGKALPINANG – Subdit Tipikor Polda Bangka Belitung sedang menelisik dugaan korupsi berupa penjualan hutan tanah Sepadan Sungai yang terletak di sisi jalan raya kilometer 10 Baturusa, Kecamatan Baturusa Kabupaten Bangka. Hutan tersebut nota benenya adalah milik desa Baturusa.

Dikatakan Kasubdit AKBP Slamet Adi purnomo pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. “Ini kasus dilaporkan oleh warga masyarakat desa Baturusa sendiri. Dugaan awal pihak perangkat desa telah menjualnya kepada oknum-oknum berupa tanah negara dengan luas sekitar 13,5 hektar yang berlokasi di Sepadan Sungai atau di pinggir ruas jalan Pangkalpinang – Sungailiat tepatnya di kilo meter 10 desa Baturusa,” kata Slamet kepada harian ini kemarin.

Adapun laporan masuk dikatakan Slamet pada tanggal 28 Agustus 2017 yang lalu. Dimana selaku terlapor yakni seorang kepala desa berinisial Mar als Abot serta kawan-kawan. “Kita akan memanggil pihak-pihak terkait. Seperti pihak Sekda, camat sampai pihak kades itu sendiri. Kita akan tanyakan seputar status tanah itu sendiri,” ucap Slamet.

Menurut Slamet dari data-data yang disampaikan pihak pelapor sudah terbilang mencukupi atas dugaan terjadinya tindak pidana. Tetapi pihak penyidik tentu harus mendalami lebih lanjut. “Ada data dan peta serta informasi-informasi kuat di sana. Tetapi penyidik tentu harus memanggil dan mendalami keterangan pihak-pihak terkait sebelum menentukan kasus tersebut naik status lebih dalam dan serius lagi (penyidikan.red),” ucap Slamet.

Sementara itu pihak pelapor yakni Dedi kepada harian ini mengatakan tanah itu bukan lagi milik desa. Melainkan sudah jadi milik oknum tertentu yang tak lain adalah pemilik modal yang ada di wilayah Bangka. Padahal wilayah tersebut masuk ke dalam hutan resapan air yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2013. “Berdasar Perda dan peta itu merupakan daerah aliran dan resapan air. Tidak boleh diperjual belikan, apa lagi sampai jadi milik pribadi orang-orang tertentu yang memang memiliki modal kuat,” ucapnya.

Sebagai laporan awal lalu itu menurutnya Kades Mar als Abot selaku terlapor diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya lantaran yang bersangkutan diindikasikan telah mengeluarkan surat tanah seluas 13,5 hektar itu. “Itu sebagai lahan resapan dan tidak boleh diterbitkan surat kepemilikan atau pun diperjual belikan. Fakta soal lahan itu sendiri beberapa waktu lalu kita sempat mendatangi pak Sekda pemkab Bangka saat itu masih dijabat oleh Feri Insani. Dalam pertemuan di kantor bupati Bangka justru saat itu pak Sekda mengatakan jika lahan di lokasi itu merupakan lahan negara atau resapan yang tidak boleh diterbitkan surat perorangan maupun diperjual belikan,” tandasnya.(eza)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

babelpos.co -- Harian Babel Pos / Jawa Pos Grup Gedung Graha Pena Bangka Jl. Jendral Sudirman No.10 Selindung Baru Pangkalpinang Telp: 0717-433335 Fax:0717-435724

Copyright © 2018 babelpos.co

To Top